Print Friendly and PDF


Apa itu VPA?

Kesepakatan Kemitraan Sukarela adalah komponen kunci dari Kebijakan Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) UE untuk menangani permasalahan pembalakan kayu ilegal.

Setiap VPA adalah kesepakatan perdagangan bilateral yang dirundingkan antara UE dengan negara-negara pengekspor kayu diluar Uni Eropa. Meskipun para pihak memasuki VPA secara sukarela namun kesepakatannya kemudian mengikat secara hukum ketika kedua pihak meratifikasinya.

VPA ingin memastikan bahwa kayu dan produk-produk kayu yang diimpor ke dalam Uni Eropa dari negara pengimpor telah memenuhi dan sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara tersebut.

Untuk mencapai persyaratan ini, negara mitra pertama-tama harus menentukan kerangka hukum yang mana yang akan digunakan dalam menentukan legalitas untuk tujuan VPA. Negara mitra juga harus memiliki, serta menerangkannya dalam naskah dan lampiran-lampiran, sebuah sistem untuk memastikan kepatuhan aturan dan keberadaan produk hukum yang sesuai dengan lisensi FLEGT. Dalam sebagian besar kasus, sebuah negara akan membangun sistem yang sudah ada untuk mencapai tujuan ini.

Sistem jaminan legalitas kayu VPA juga harus diperiksa secara independen untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagaimana yang digambarkan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perkayuan di Uni Eropa, produk-produk yang mempunyai lisensi FLEGT dapat memasuki pasar Uni Eropa secara otomatis. Untuk produk-produk kayu yang tidak mempunyai lisensi FLEGT, para importer harus melakukan penilitian untuk menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut legal.

Bersamaan dengan informasi ini dibuat, ada enam negara yang telah menandatangani VPA dengan Uni Eropa yaitu Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ghana, Indonesia, Liberia dan Republik Kongo. Negara-negara tersebut saat ini sedang membangun sistem sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dalam VPA.

Perundingan berlanjut antara Uni Eropa dan sembilan negara lainnya yaitu Ivory Coast, Republik Demokrasi Kongo, Gabon, Guyana, Honduras, Laos, Malaysia, Thailand dan Vietnam. 11 negara lainnya di Afrika, Asia dan Sentral Amerika dan Amerika Selatan telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam VPA.

Apa keistimewaan VPA?

VPA berbeda dengan kesepakatan perdagangan bilateral pada umumnya dalam berbagai hal.

Pertama, meskipun perundingan dilakukan oleh Uni Eropa dan pemerintah, namun isi perjanjian diputuskan di negara mitra melalui proses konsultasi musyawarah yang melibatkan para stakeholders dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini berarti, misalnya, bahwa para stakeholders nasional memutuskan bagaimana menentukan legal tidaknya kayu menurut hukum di negara itu.

Kedua, tidak seperti di sebagian besar perjanjian perdagangan lainnya, kedua pihak bernegosiasi menuju tujuan yang sama - menghilangkan kayu ilegal dan meningkatkan tata kelola hutan.

Ketiga, VPA menanamkan reformasi legal dan tata kelola dalam proses-prosesnya dan narasinya. Reformasi-reformasi tersebut merupakan hasil dari identifikasi para pihak yang dianggap penting untuk memastikan kredibilitas VPA. Ini berarti, VPA dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, kombinasi yang unik VPA ini dari tuas perdagangan dan reformasi tata kelola, dan pendekatan multipihak untuk negosiasi dan implementasi, dapat memenuhi tujuan sosial dan lingkungan, serta ekonomi.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

Negara-negara VPA



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016